Thursday, April 22, 2010

Badan Permusyawaratan Desa

Artikel utama: Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa...

“ KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI BENTUK DEMOKRASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “ (Oleh : ASMAUL FAUZIAH)

PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGPada jaman orde baru, organisasi negara Indonesia menganut asas sentralisasi, dimana banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan harus dilaksanakan oleh semua tingkat pemerintahan di bawahnya. Kebijakan ini menimbulkan adanya kesenjangan pertumbuhan wilayah di berbagai daerah,. Sehingga memunculkan gejala disintegrasi bangsa seperti GAM,...

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

A. PENDAHULUANDalam Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th.2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan Presiden diatur dengan Peraturan Presiden.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut,...

Wednesday, April 21, 2010

Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Pemerintahan

Menurut Koento Wibisono, mengemukakan bahwa hakekat ilmu menyangkut masalah keyakinan ontologik, yaitu suatu keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah “ada” (being, sein, het zijn) itu. Inilah awal-mula sehingga seseorang akan memilih pandangan yang idealistis-spiritualistis, materialistis, agnostisistis dan lain sebagainya, yang implikasinya...

Tuesday, April 20, 2010

Otonomi Khusus Sebagai Solusi Masalah Desentralisasi (oleh: Bambang Wibiono)

I. PendahuluanGagasan dan tuntutan federalisme muncul setelah selama tiga dasawarsa kekuasaan orde baru gagal menerjemahkan konsep negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur pemerintahan. Konsekuensinya, otonoi daerah menjadi suatu yang niscaya. Daerah tidak...

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (olehDr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc Sumber: bappenas.go.id)

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di...

Hubungan pusat dan daerah

Bentuk-bentuk desentralisasi :1. Dekonsentrasi adalah distribusi pertanggungjawaban administrasi yang ada di dalam pemerintahan pusat atau adanya pemindahan beban kerja dari pemerintahan pusat kepada staff sendiri yang bertempat pada kantor-kantor di luar ibu kota nasional, tanpa memindahkan kepada meraka kewenangan untuk membuat keputusan atau untuk mengevaluasi dan mengkaji...